Korut Menyembunyikan Nuklir Di Bandara Sipil

Korut Menyembunyikan Nuklir Di Bandara Sipil

Program nuklir dan rudal di korut dilaporkan masih tetap utuh sampai kini. Otoritas Korut disebut sengaja memanfaatkan Lokasi seperti bandara dan fasilitas sipil lain, untuk melindungi persenjataan dari potensi serangan militer AS.

Menurut Laporan panel pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut bahwa sanksi-sanksi internasional yang selama ini diberlakukan terhadap Korut ternyata tidak efektif. Disebutkan bahwa korut masih bisa mendapatkan pengiriman ilegal produk-produk minyak atau menjual batu bara yang dilarang dan melanggar embargo persenjataan.

Panel pakar menemukan bahwa DPRK menggunakan fasilitas sipil, seperti bandara-bandara untuk merakit dan menguji coba rudal balistik. Tujuannya untuk mencegah serangan strategi militer yang bertujuan melengserkan pemimpin atau komando dan kontrol sebuah pemerintahan atau kelompok jahat.

Laporan pakar PBB yang bersifat rahasia itu telah diserahkan kepada Dewan Keamanan PBB. Penyerahan dilakukan saat Presiden AS Donald Trump mempersiapkan rencana pertemuan puncak (KTT) kedua antara dirinya dengan pemimpin Korut Kim Jong-Un. Dalam pidato kenegaraan di Washington DC, Trump mengumumkan KTT kedua akan digelar di Vietnam pada 27-28 Februari mendatang.

Diketahui bahwa Donald Trump memimpin penerapan serangkaian sanksi-sanksi ekonomi PBB terhadap Korut. Sebagai respon atas uji coba nuklir dan peluncuran rudal oleh rezim komunis itu tahun 2017. Pada praktiknya, rezim korut masih bisa melakukan transfer minyak dan batu bara ilegal dengan menggunakan jaringan kapal.

Pelanggaran-pelanggaran ini membuat sanksi terbaru dari PBB tidak efektif, dengan mencemooh batasan impor produk petroleum dan minyak mentah juga larangan batu bara yang diterapkan tahun 2017.

Laporan pakar PBB juga menyatakan Korea utara terus melanggar embargo persenjataan

Sanksi-sanksi PBB hanya menerapkan batasan 4 juta barel minyak mentah per tahun dan 500 ribu barel produk minyak sulingan untuk Korea utara. “Panel menemukan bahwa pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara DPRK digunakan untuk pelanggaran merajalela terhadap resolusi itu, mulai dari impor minyak ilegal dan ekspor batu bara ilegal hingga penyelundupan sejumlah besar uang tunai oleh warga-warga DPRK,” sebut laporan itu.

Laporan pakar PBB juga menyatakan Korea utara terus melanggar embargo persenjataan dan berupaya menyuplai senjata ringan ke Suriah, pemberontak Houthi di Yaman, Libya dan Sudan melalui perantara asing. “Sanksi-sanksi finansial menjadi langkah-langkah yang diterapkan secara buruk dan dihindari secara aktif,” imbuh laporan tersebut.

Institusi finansial Korea utara masih beroperasi sedikitnya di lima negara meskipun ada pembatasan dari PBB. Diplomat-diplomat Korea utara disebut membantu rezim komunis itu menghindari sanksi dengan mengendalikan rekening-rekening bank di berbagai negara.

Seorang diplomat dari Dewan Keamanan PBB,menyebut ada beberapa bank AS dan Singapura yang terlibat dalam memfasilitasi pembayaran bahan bakar Korut. Bahkan, diplomat yang enggan disebut namanya itu, ada sebuah lembaga penjamin terkemuka Inggris yang memberikan perlindungan dan menutupi kerugian salah satu kapal yang terlibat.

Pekan lalu, Trump memuji Korut telah melakukan kemajuan besar dalam perundingan menuju denuklirisasi. Usai bertemu Kim Jong-Un pada Juni 2018, Trump bahkan menyatakan ancaman nuklir Korut telah hilang, meskipun tidak ada bukti konkret yang membuktikan klaim itu. Pada bulan januari tahun ini, Pengkajian Pertahanan Rudal Pentagon menyatakan Korut tetap menjadi ‘ancaman luar biasa bagi amerika serikat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *